Undang – Undang ITE dan Hubungannya
dengan Keamanan Sistem Informasi
Pengertian
ITE menurut pasal 1 UU ITE “Informasi
Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.”
Dari definisi
Informasi Elektronik di atas memuat 3 makna:
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik
2. Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya
tulisan, suara, gambar.
3. Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat
dipahami.
Jadi,
informasi elektronik adalah data elektronik yang memiliki wujud dan arti.
Informasi Elektronik yang tersimpan di dalam media penyimpanan bersifat
tersembunyi. Informasi Elektronik dapat dikenali dan dibuktikan keberadaannya
dari wujud dan arti dari Informasi Elektronik. (politik kompasiana, 2010).
Keamanan ITE dan Kejahatan ITE selalu beradu
dalam berbagai persoalan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE). Keamanan ITE telah disinggung pada beberapa pasal dalam UU ITE, berikut
ini pasal-pasal yang dimaksudkan.
1. Pasal 12 ayat 1 : Setiap Orang yang
terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas
Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
2. Pasal 15 ayat 1 : Setiap Penyelenggara
Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik
sebagaimana mestinya.
Dari kedua pasal itu, jelas UU ITE mengharuskan
atau mewajibkan sistem elektronik yang diselenggarakan termasuk penggunaan
tanda tangan elektronik berlangsung dengan aman. Kenyataannya, masih banyak transaksi elektronik yang berlangsung
tidak menggunakan sistem elektronik yang aman. Oleh karena itu, ketika dalam
suatu perkara di pengadilan yang terkait pelanggaran berupa pengrusakan
informasi dan/atau dokumen elektronik serta sistem elektronik seperti tertuang
dalam Pasal 30-33 dan Pasal 35, maka Hakim harus mempertimbangkan dua sisi,
yaitu :
1. Perbuatan si pelaku kejahatan
yang mengakibatkan kerugian.
2. Keamanan Sistem Elektronik yang
diselenggarakan.
Hakim dalam membuat Putusan Pidana dapat
mengenakan denda atau hukuman penjara kepada si pelaku kejahatan dalam kadar
yang mungkin lebih ringan ketika perbuatan dari si pelaku kejahatan berlangsung
pada sistem elektronik yang lemah dari segi keamanan (Yunuz, 2009). Oleh karena itu, UU ITE mendorong bagi para pelaku
bisnis, atau siapa saja yang melakukan transaksi elektronik untuk sungguh-sungguh
memperhatikan persyaratan minimun keamanan sistem elektronik yang
diselenggarakan seperti termuat dalam Pasal 16 yakni:
Pasal 16 ayat 1 : Sepanjang tidak ditentukan lain oleh
undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan
Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
·
Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan.
·
Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan,
dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut.
·
Dapat beroperasi sesuai
dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
·
Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan
bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
·
Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan,
kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan pada bulan April 2008,
pelaksanaannya masih menunggu penerbitan 9 Peraturan Pemerintah dan pembentukan
2 (dua) lembaga yang baru yakni Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari :
1. Lembaga
sertifikasi keandalan
2. Tanda
tangan elektronik
3. Penyelenggaraan
sertifikasi elektronik
4. Penyelenggaraan
sistem elektronik
5. Penyelenggaraan
transaksi elektronik
6. Penyelenggara
agen elektronik
7. Pengelolaan
nama domain
8. Tatacara
intersepsi
9. Peran
pemerintah
Selama proses
pembentukan Peraturan Pemerintah untuk UU ITE, Pemerintah perlu secara intensif
mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat agar Peraturan Pemerintah
tersebut dapat diterapkan dengan efektif dan mendapatkan respon positif dari
masyarakat. Demikian pula, pelaksanaan UU ITE turut memperhatikan kesiapan
masyarakat, karena UU ITE merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama
kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena
itu, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan Instansi yang
terkait perlu intensif melakukan berbagai upaya, diantaranya Sosialisasi UU ITE
pada masyarakat termasuk kalangan kampus, peningkatan pengetahuan aparat
penegak hukum tentang UU ITE dan berbagai aspek dalam Hukum Telematika.
Referensi
:
http://cybermediakom.blogspot.co.id/2015/10/undang-undang-ite.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar