Kelas : 1KA15
NPM : 17113299
A. Bentuk Negara dan Perbedaannya
Ada beberapa jenis bentuk negara di dunia ini, antara lain:
1. Negara Kesatuan
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni
kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.
Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan
secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala
negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan
pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam
segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen
pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem,
yaitu:
· Sentralisasi
· Desentralisasi.
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal
diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan
perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak
berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah
tangganya sendiri.
2. Negara Federasi
Negara federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa
negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang mengendalikan kedaulatan
negara. Erat hubungannya dengan kebebasan untuk mengatur negaranya
masing-masing, tiap-tiap negara bagian berhak menentukan undang-undang
dasarnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara federasi
tersebut. Contoh AS, Malaysia, dan lain-lain.
3. Negara
Konfederasi
Yang dimaksud dengan konfederasi tidak lain beranggotakan
negara-negara di mana masing-masing negara tetap mempunyai kedaulatan
sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar Terbentuknya konfederasi biasanya
didahului oleh adanya perjanjian antara negara-negara untuk mengadakan
kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, seperti dalam penyelenggaraan politik
luar negeri, pertahanan dan lain sebagainya.
Ada beberapa bentuk negara konfederasi antara lain:
·
Protektorat
Yang dimaksud dengan negara
Protektorat, tidak lain adalah negara yang berada dibawah perlindungan negara
lain yang jauh lebih kuat. Negara Protektorat tidak sama dengan negara koloni
atau jajahan, karena hubungan antara negara pelindung dengan negara yang
dilindungi lebih banyak berdasarkan atas sesuatu perjanjian. Dalam perjanjian
itulah disepakati kekuasaan-kekuasaan yang akan ditangani sendiri oleh negara
protektorat, dan kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan kepada negara pelindungnya.
Contohnya Tunisia dan Maroko pernah menjadi protektorat Perancis. Puerto Rico
protektorat AS.
·
Negara Vassal
Suatu negara jajahan
(vassal.state) adalah yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan negara lain
yang secara internasional kemerdekaannya dibatasi, bahkan hampir tidak ada sama
sekali. Pada saat ini tidak terdapat lagi istilah vassalage.
·
Wilayah Koloni
Koloni atau negara jajahan
merupakan suatu negara yang tidak diperintah sendiri oleh pemerinta negaranya,
melainkan tunduk kepada kekuasaan pemerintahan negara lain. Hanya
persoalan-persoalan sepele yang boleh diatur oleh negara jajahan. Contoh:
Timor-Timur pra-1975 merupakan koloni Portugal.
·
Condominium
Suatu kondominium ada apabila
terhadap suatu wilayah tertentu dilaksanakan penguasaan bersama oleh dua atau
lebih negara luar.
Contoh:
New Hebrides sampai tanggal 30
Juli 1980 dikuasai oleh Inggris dan Perancis (kini bernama Republik Vanuatu);
Antartika yang dikuasai oleh l2
negata, di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Italia, dan Australia.
·
Wilayah Perwalian (Trust)
Wilayah perwalian adalah
negara-negara yang pemerintahannya diawasi oleh Dewan Perwalian (Trusteeship
Council) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya daerah perwalian ini merupakan
hasil perjanjian San Francisco sesudah Perang Dunia II. Adapun yang menjadi
daerah perwalian ini, sesuai dengan Piagam Perdamaian PBB, ialah:
a. Daerah-daerah mandat peninggalan Liga
Bangsa-Bangsa
b. Daerah-daerah yang dipisahkan dari
negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II.
c. Daerah dari suatu negara yang oleh
negaranya memang dengan sukarela diserahkan kepada Dewan Perwalian
Contoh, Pra - 1970-an Marianas
Utara (Northern Marianas), Kepulauan Marshall (Marshall Islands), Negara
Federasi Mikronesia (Federated States of Micronesia) dan kelompok pulau Palau
(Palau Island group) merupakan wilayah perwalian Amerika Serikat. Lalu tahun
1990-an meningkat statusnya menjadi negara/wilayah protektorat AS.
·
Uni
Yang dimaksud dengan Uni adalah
gabungan beberapa negara yang dikepalai oleh seorang Kepala Negara, yang
biasanya adalah seorang Raja. Ada dua macam bentuk negara Uni, yaitu Uni Riel
dan Uni Personel. Gabungan negara-negara tersebut Uni Riel, apabila
negara-negara yang tergabung mengadakan suatu badan khusus yang akan mengurus
hubungan negara-negara anggota Uni tersebut dengan negara-negara
lain.Terbentuknya Uni Riel ini biasanya diawali oleh perjanjian yang menyetujui
dibentuknya badan khusus untuk menyelenggarakan urusan-urusan tertentu anggota
Uni tersebut, yang biasanya tidak lebih dari masalah politik luar negeri dan
persoalan pertahanan keamanan. Kedaulatan masing-masing negara anggota Uni
masih diakui, tetapi kebebasannya dikurangi menurut bidang-bidang yang
diserahkan kepada badan khusus tersebut.
Sedangkan yang disebut Uni
Personel, adalah apabila masing-masing anggota Uni masih tetap mempunyai
kemerdekaan untuk mengurusi semua persoalan negaranya, baik persoalan dalam
negeri maupun persoalan luar negeri. Uni Personel baru terbentuk jika di antara
negara-negara tersebut mempunyai satu Kepala Negara. Dengan demikian, boleh
jadi Uni Personel ini muncul secara kebetulan, yaitu jika di antara beberapa
negara kebetulan mempunyai ketentuan yang sama mengenai orang-orang yang
mempunyai hak untuk menjadi raja, yang biasanya didasarkan atas keturunan.
Contoh:
Belanda-Luxemburg tahun
1838-1890;
Inggris-Skotlandia tahun
1603-1797;
Uni Ernirat Arab
·
Mandat
Negara mandat adalah
negara-negara bekas jajahan, negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia
I yang kemudian diatur oleh pemerintahan perwalian dengan pengawasan komisi
mandat Liga Bangsa-Bangsa. Munculnya bentuk negara mandat ini adalah hasil
perjanjian perdamaian di Versailles dimana disepakati bahwa diadakan
pemernitahan perwalian (mandat) yang dipegang oleh negara-negara yang menang perang
dengan pengawasan Komisi Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi, karena keterbatasan
komisi mandat itu sendiri, maka tidak jarang daerah mandat tersebut justru
menjadi daerah jajahan baru, karena negara mandararis lebih mendahulukan
kepentingan negaranya sendiri daripada berusaha rnenyelenggarakan kepentingan
rakyat di daerah mandat.
·
Dominion
Bentuk negara dominion pada
dasarnya hanya berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Dominion merupakan
gabungan negara-negara merdeka yang mengingatkan diri dalam apa yang disebut
"The British Commonwealth of Nations". Penggabungan negara-negara ke
dalam bentuk dominion ini hanya mungkin terjadi pada negara bekas jajahan
lnggris yang telah memperoleh kemerdekaan. Bergabung dalam dominion sama halnya
dengan tetap tinggal dalam lingkungan kerajaan Inggris. Tetapi perlu dicatat,
bahwa kendatipun negara-negara yang bersangkutan mengikatkan diri dalam
lingkungan kerajaan Inggris, namun kedudukan negara-negara yang bersangkutan
tetap sebagai negara merdeka, yang berhak menentukan serta mengurus kehidupan
politiknya, dan bahkan berhak menarik diri dari ikatan dominion tersebut.
Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa ikatan yang ada dalam dominion tersebut
lebih bersifat simbolis, dalam arti ikatan di antara mereka hanya terdapat pada
diri raja yang dianggap sebagai simbol persatuan di antara negara-negara
tersebut.
Jelas bahwa antara negara-negara
dominion tersebut tidak lain merupakan persekutuan yang otonom dalam lingkungan
kerajaan Inggris, yang satu sama lain mempunyai status yang sama, tidak ada
yang lebih rendah atau yang lebih tinggi walaupun dipersatukan oleh ikatan
bersama kepada Mahkota, dan bersatu secara bebas sebagai anggota "The
British Commonwealth of Nations".
·
Negara-Negara Netral
Suatu negara netral (Netralized
State) adalah negara yang kemerdekaan, integritas politik dan wilayahnya
dijamin secara permanen dengan perjanjian kolektif negara-negara besar dengan
syarat negara yang dijamin tersebut tidak akan pernah menyerang negara lain
-kecuali untuk membela diri dan tidak akan pernah membuat traktat-traktat
aliansi dan sebagainya yang dapat merusak sikap ketidak memihakkannya atau
menjerumuskannya dalam perang.
Tujuan netralisasi tersebut
adalah untuk melindungi perdamaian dengan:
1. Melindungi negara-negara kecil dari
negara-negara kuat yang berdekatan dan dengan cara itu memelihara keseimbangan
kekuatan;
2. Melindungi dan menjaga kemerdekaan
negara-negara "penyangga" (buffer State) yang terletak di antara
negara-negara besar.
Dalam membahas mengenai perkembangan sejarah hukum di
Indonesia, maka ditekankan pada 3 periode yaitu era orde lama, era orde baru
serta era reformasi.
1. Perkembangan Sejarah Hukum Orde Lama
Era Oerde Lama tahun 1950-1959
adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang
Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini
berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli
1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan
bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara
Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur
dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus
1950. Sejak 17 Agustus
1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang
Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem
kabinet parlementer.
Pada waktu itu konstituante
diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950.
Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka
Presiden Soekarno
menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang
berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit
5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Pada masa itu juga, terjadi banyak
pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada
7 kabinet pada masa ini yaitu: Kabinet
Natsir (1950-1951),
Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952), Kabinet
Wilopo (1952-1953),
Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan Kabinet
Djuanda (957-1959).
Pada zaman Orde Lama ini,
kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri oleh
karena berada dibawah dibawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden
Soekarno sebagai pemimpin revolusi.
2. Perkembangan Sejarah Hukum Orde Baru
Orde Baru merupakan sebutan
bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto
di Indonesia.
Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era
pemerintahan Soekarno.
Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan
oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Orde Baru berlangsung dari
tahun 1966
hingga 1998.
Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi
Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan
praktik korupsi
yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya
dan miskin juga semakin melebar.
Zaman Orde Baru secara dramatis
mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh
Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang
dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia
pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa
Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan
partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada
tanggal 28 September
1966, tepat 16 tahun
setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada tahap awal, Presiden Soeharto.
Orde Baru memilih perbaikan dan
perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli
ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara
efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya
mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang
didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang
adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta,
sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Soeharto menggunakan konsep
pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep
akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo,
dengan merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya
stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan
ditopang kekuatan Golkar,
TNI, dan lembaga pemikir
serta dukungan kapital internasional. Warga keturunan Tionghoa
juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai
warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi,
yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai
secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa
Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh
komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa
tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang
mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga
ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin
dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan
untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pemerintah Orde
Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang
lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan
pengaruh komunisme
di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka
berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang
diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.
Perkembangan hukum pada masa Orde Baru ini mengalami pasang surut, akan tetapi
patut diingat bahwa system Pemerintahan Orde Baru memiliki kelebihan yaitu
menyukseskan transmigrasi, mempelopori keluarga Berencana (KB), memerangi buta huruf,
menyukseskan keamanan dalam negeri, Investor asing mau menanamkan modal di
Indonesia serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
Sedangkan kekurangan pada system Pemerintahan Orde Baru ini yaitu :
a. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
b. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan
timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan
karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
c. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah
daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
d. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan
para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada
tahun-tahun pertamanya
e. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan
pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
f. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non
pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
g. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
h. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai
oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
i. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan
keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
j. Tidak ada rencana suksesi (penurunan
kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
k. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang
terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru
karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
l. Menurunnya kualitas tentara karena level
elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak
buah.
Mundurnya Soeharto dari
jabatannya pada tahun 1998
dapat dikatakan sebagai tanda berakhirnya masa Orde Baru, untuk kemudian
digantikan Era Reformasi“.
Perlu kita ketahui bahwa pada
Masa Orde Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak
serta bermuatan unsur politis semata, untuk kepentingan Pemerintah pada masa
itu. Dan pada masa Orde Baru itu pulalah, telah terjadinya pembelengguan
disegala sector, dimulai dari sector Hukum/undang-undang, perekonomian/Bisnis,
Kebebasan Informasi/Pers dan lain-lain sebagainya.
Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik, untuk meyakinakan bahwa revolusi belum selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Dengan Ketetapan MPRS No. XX : menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yaitu Pancasila.
Pada pembangunan lima tahun yang merupakan sebagai Rule of Law pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, dimana Hukum di fungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat proses pembangunan melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normative dan ligitigatif (dengan kombinasi melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional).
Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik, untuk meyakinakan bahwa revolusi belum selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Dengan Ketetapan MPRS No. XX : menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yaitu Pancasila.
Pada pembangunan lima tahun yang merupakan sebagai Rule of Law pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, dimana Hukum di fungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat proses pembangunan melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normative dan ligitigatif (dengan kombinasi melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional).
Kontinuitas Perkembangan Hukum
Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Kolonial yng dinasionalisasi, adalah pendayagunaan
hukum untuk kepentingan pembangunan Indonesia, adalah dengan hukum yang telah
diakui dan berkembang dikalangan bisnis Internasional (berasal dari hukum dan
praktek bisnis Amirika), Para ahli hukum praktek yang mempelajari hukum eropa
(belanda), dalam hal ini, mochtar berpengalaman luas dalam unsur-unsur hukum
dan bisnis Internasional, telah melakukan pengembangan hukum nasional Indonesia
dengan dasar hukum kolonial yang dikaji ulang berdasarkan Grundnom Pancasila
adalah yang dipandang paling logis. Dimana Hukum Kolonial secara formil masih
berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia
berdasarkan ketentuan peralihan, terlihat terjadi pergerakan kearah pola-pola
hukum eropa (belanda), yang mengadopsi dari hukum adat, hukum Amirika atau
hukum Inggris, akan tetapi konfigurasinya/pola sistematik dari eropa tidak
dapat dibongkar, hukum tata niaga atau hukum dagang (Handels recht Vav
koophandel membedakan hukum sebagai perekayasa social atau hukum ekonomi. Dalam
Wetboek Van Koohandel terdapat pula pengaturan mengenai leasing, kondominium,
pada Universitas Padjadjaran melihat masalah hukum perburuhan, agraria,
perpajakan dan pertambangan masuk kedalam hukum ekonomi, sedangkan hukum dagang
(belanda) dikualifikasikan sebagai hukum privat (perdata), khususnya hukum
ekonomi berunsurkan kepada tindakan publik-administratif pemerintah, oleh karenanya
hukum dagang untuk mengatur mekanisme ekonomi pasar bebas dan hukum ekonomi
untuk mengatur mekanisme ekonomi berencana. Pada era Orde Baru pencarian model
hukum nasional untuk memenuhi panggilan zaman dan untuk dijadikan dasar-dasar
utama pembangunan hukum nasional., dimana mengukuhkan hukum adat akan berarti
mengukuhan pluralisme hukum yang tidak berpihak kepada hukum nasional untuk
diunifikasikan (dalam wujud kodifikasi), terlihat bahwa hukum adat plastis dan
dinamis serta selalu berubah secara kekal. Ide kodifikasi dan unifikasi
diprakasai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah
hukum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis.
Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kolonial yang bertentangan dengan hukum
adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah Orde Baru untuk melakukan
unifikasi dan kodifikasi kedalam hukum nasional.
Ide Law as a Tool of Social
Engineering adalah untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi
nasional saja dengan tidak melupakan hukum tata negara (terlihatlah
mendahulukan infrastruktut politik dan ekonomi.
3. Perkembangan Sejarah Hukum Era Reformasi
Istilah Reformasi pertama kali
digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang artinya sebagai usaha untuk membentuk kembali.
Menurut Soetandyo Wignojosoebroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha
untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan
di dalam struktur.
Sedangkan tujuan reformasi
yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum, sistem
politik, agar dapat mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan
dalam konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
adil dan makmur. Reformasi ini diperlukan karena:
a. Orde baru telah membangun sistem politik monopoli dan
mempertahankan status quo.
b. Orde baru membatasi jumlah partai politik (2 partai politik dan
golkar)
c. Memelihara birokrasi yang otoriter
d. Membangun ekonomi klientelisme ekonomi pemerintah dan swasta.
e. Melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter.
Era Reformasi di Indonesia
dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto
mengundurkan diri pada 21 Mei 1998
dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Salah satu latar belakang jatuhnya
Pemerintahan Presiden Soeharto ini, yaitu terjadinya krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi
Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat
Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan
terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai
organ aksi mahasiswa di
berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi
Trisakti pada 12 Mei 1998
yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun
meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam
maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari
jabatannya.
Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti
liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan
pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU
Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya
tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.
Pada pemilu tahun 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebgai Presiden
keempat RI. Dalam pemerintahanya banyak diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme
yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang
ditentang oleh MPR/DPR. Selanjunya pada tahun 2004, Pemilihan umum secara
langsung untuk pertama kalinya dilakukan dan yang terpilih ialah Presiden SBY
yang kemudia juga terpelih untuk kedua kalinya. Perbaikan dari sektor hukum
yang terjadi pada masa ini juga tidak terlalu memuaskan.
Jadi, sejarah hukum pada zaman reformasi ini lebih
ditekankan pada tereliminasi posisi ABRI di DPR, DPD menggantikan Utusan Daerah
dan Utusan golongan, Terbentuknya multi partai politik, Terealisasinya
penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Tk. II, MPR
hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan DPR, Presiden dan Wakil Presiden
dipilih langsung serta Terbentuknya lembaga hukum yang baru seperti MK, KPK dan
KY. Akan tetapi persoalan hukum yang lain yang mesti harus disempurnakan kembali
yaitu biaya demokrasi masih terlalu mahal, Terjadi korupsi merajalela
dimana-mana, Fungsi DPD sebagai wakil daerah sangat terbatas, karena hanya
beranggotakan 1/3 dari anggota DPR, maka dalam voting “one man one voute”, tdk
ada keseimbangan dengan anggota DPR, Penegakan hukum belum mencerminkan
jiwa reformasi (terutama para aparat penegak hukum masih ada yang
bermental korup) serta Pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis pada Bottom up,
belum menunjukkan hasil yang maksimal.
C. Hukum
Perdata, Pidana, dan Tata Negara
1. Hukum
Pidana
Hukum pidana atau hukum publik
adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
dan berakibat diterapkannya hukuman berupa nestata bagi barang siapa yang
melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam
undang-undang pidana.
Dalam hukum pidana dikenal, 2
jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang
tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan
nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri,
membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran ialah
perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak menggunakan
helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.
Hukum pidana dalam Islam
dinamakan qisas, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan, tetapi
di dalam Islam ketika ada orang yang membunuh tidak langsung dibunuh, karena
harus melalui proses pemeriksaan apakah yang membunuh itu sengaja atau tidak
disengaja, jika sengaja jelas hukumannya adalah dibunuh jika tidak disengaja
wajib membayar didalam Islam wajib memerdekakan budak yang selamat, jika tidak
ada membayar dengan 100 onta, jika mendapat pengampunan dari si keluarga korban
maka tidak akan terkena hukuman.
2. Hukum Perdata
Salah satu bidang hukum yang
mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan
saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil.
Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau
kendaraan .
Hukum perdata dapat digolongkan
antara lain Hukum keluarga, Hukum harta kekayaan, Hukum benda,
Hukum Perikatan, Hukum Waris.
3. Hukum Tata Negara
Contoh Hukum Tata Negara [HTN]
sebagaihukum yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional, pemerintahan dan
wilayah negara yaitu:
a. Hukum yang terkait dengan hak berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang dalam hukum positif diantaranya dapat
dijumpai pengaturannya dalam UU tentang Partai Politik.
b. Hukum yang terkait dengan pemerintahan
sebagaimana diatur dalam konstitusi, yang dalam hukum positif diantaranya dapat
dijumpai pengaturannya dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.
Contoh peraturan hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana
Contoh peraturan hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana
http://asiatracoprima-sthbkk.blogspot.com/p/hukum_7.html
http://agil-asshofie.blogspot.com/2011/10/bentuk-negara-dan-bentuk-pemerintahan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar