Jumat, 24 Januari 2014

Tulisan 3

Nama : Ratih Ayu Permata
Kelas : 1KA15
NPM : 17113299


A.  Bentuk Negara dan Perbedaannya
Ada beberapa jenis bentuk negara di dunia ini, antara lain:
1. Negara Kesatuan
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:
·   Sentralisasi 
·   Desentralisasi. 
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Negara Federasi 
Negara federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang mengendalikan kedaulatan negara. Erat hubungannya dengan kebebasan untuk mengatur negaranya masing-masing, tiap-tiap negara bagian berhak menentukan undang-undang dasarnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara federasi tersebut. Contoh AS, Malaysia, dan lain-lain. 
3. Negara Konfederasi
Yang dimaksud dengan konfederasi tidak lain beranggotakan negara-negara di mana masing-masing negara tetap mempunyai kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar Terbentuknya konfederasi biasanya didahului oleh adanya perjanjian antara negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, seperti dalam penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan dan lain sebagainya.
Ada beberapa bentuk negara konfederasi antara lain:
·         Protektorat
Yang dimaksud dengan negara Protektorat, tidak lain adalah negara yang berada dibawah perlindungan negara lain yang jauh lebih kuat. Negara Protektorat tidak sama dengan negara koloni atau jajahan, karena hubungan antara negara pelindung dengan negara yang dilindungi lebih banyak berdasarkan atas sesuatu perjanjian. Dalam perjanjian itulah disepakati kekuasaan-kekuasaan yang akan ditangani sendiri oleh negara protektorat, dan kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan kepada negara pelindungnya. Contohnya Tunisia dan Maroko pernah menjadi protektorat Perancis. Puerto Rico protektorat AS.
·         Negara Vassal
Suatu negara jajahan (vassal.state) adalah yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan negara lain yang secara internasional kemerdekaannya dibatasi, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Pada saat ini tidak terdapat lagi istilah vassalage.
·         Wilayah Koloni
Koloni atau negara jajahan merupakan suatu negara yang tidak diperintah sendiri oleh pemerinta negaranya, melainkan tunduk kepada kekuasaan pemerintahan negara lain. Hanya persoalan-persoalan sepele yang boleh diatur oleh negara jajahan. Contoh: Timor-Timur pra-1975 merupakan koloni Portugal.
·         Condominium
Suatu kondominium ada apabila terhadap suatu wilayah tertentu dilaksanakan penguasaan bersama oleh dua atau lebih negara luar.
Contoh:
New Hebrides sampai tanggal 30 Juli 1980 dikuasai oleh Inggris dan Perancis (kini bernama Republik Vanuatu);  
Antartika yang dikuasai oleh l2 negata, di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Italia, dan Australia. 
·         Wilayah Perwalian (Trust)
Wilayah perwalian adalah negara-negara yang pemerintahannya diawasi oleh Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya daerah perwalian ini merupakan hasil perjanjian San Francisco sesudah Perang Dunia II. Adapun yang menjadi daerah perwalian ini, sesuai dengan Piagam Perdamaian PBB, ialah:
a.    Daerah-daerah mandat peninggalan Liga Bangsa-Bangsa 
b.    Daerah-daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II. 
c.     Daerah dari suatu negara yang oleh negaranya memang dengan sukarela diserahkan kepada Dewan Perwalian
Contoh, Pra - 1970-an Marianas Utara (Northern Marianas), Kepulauan Marshall (Marshall Islands), Negara Federasi Mikronesia (Federated States of Micronesia) dan kelompok pulau Palau (Palau Island group) merupakan wilayah perwalian Amerika Serikat. Lalu tahun 1990-an meningkat statusnya menjadi negara/wilayah protektorat AS.
·         Uni
Yang dimaksud dengan Uni adalah gabungan beberapa negara yang dikepalai oleh seorang Kepala Negara, yang biasanya adalah seorang Raja. Ada dua macam bentuk negara Uni, yaitu Uni Riel dan Uni Personel. Gabungan negara-negara tersebut Uni Riel, apabila negara-negara yang tergabung mengadakan suatu badan khusus yang akan mengurus hubungan negara-negara anggota Uni tersebut dengan negara-negara lain.Terbentuknya Uni Riel ini biasanya diawali oleh perjanjian yang menyetujui dibentuknya badan khusus untuk menyelenggarakan urusan-urusan tertentu anggota Uni tersebut, yang biasanya tidak lebih dari masalah politik luar negeri dan persoalan pertahanan keamanan. Kedaulatan masing-masing negara anggota Uni masih diakui, tetapi kebebasannya dikurangi menurut bidang-bidang yang diserahkan kepada badan khusus tersebut.
 Sedangkan yang disebut Uni Personel, adalah apabila masing-masing anggota Uni masih tetap mempunyai kemerdekaan untuk mengurusi semua persoalan negaranya, baik persoalan dalam negeri maupun persoalan luar negeri. Uni Personel baru terbentuk jika di antara negara-negara tersebut mempunyai satu Kepala Negara. Dengan demikian, boleh jadi Uni Personel ini muncul secara kebetulan, yaitu jika di antara beberapa negara kebetulan mempunyai ketentuan yang sama mengenai orang-orang yang mempunyai hak untuk menjadi raja, yang biasanya didasarkan atas keturunan. 
Contoh:
Belanda-Luxemburg tahun 1838-1890; 
Inggris-Skotlandia tahun 1603-1797; 
Uni Ernirat Arab
·         Mandat
Negara mandat adalah negara-negara bekas jajahan, negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia I yang kemudian diatur oleh pemerintahan perwalian dengan pengawasan komisi mandat Liga Bangsa-Bangsa. Munculnya bentuk negara mandat ini adalah hasil perjanjian perdamaian di Versailles dimana disepakati bahwa diadakan pemernitahan perwalian (mandat) yang dipegang oleh negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Komisi Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi, karena keterbatasan komisi mandat itu sendiri, maka tidak jarang daerah mandat tersebut justru menjadi daerah jajahan baru, karena negara mandararis lebih mendahulukan kepentingan negaranya sendiri daripada berusaha rnenyelenggarakan kepentingan rakyat di daerah mandat.
·         Dominion
Bentuk negara dominion pada dasarnya hanya berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Dominion merupakan gabungan negara-negara merdeka yang mengingatkan diri dalam apa yang disebut "The British Commonwealth of Nations". Penggabungan negara-negara ke dalam bentuk dominion ini hanya mungkin terjadi pada negara bekas jajahan lnggris yang telah memperoleh kemerdekaan. Bergabung dalam dominion sama halnya dengan tetap tinggal dalam lingkungan kerajaan Inggris. Tetapi perlu dicatat, bahwa kendatipun negara-negara yang bersangkutan mengikatkan diri dalam lingkungan kerajaan Inggris, namun kedudukan negara-negara yang bersangkutan tetap sebagai negara merdeka, yang berhak menentukan serta mengurus kehidupan politiknya, dan bahkan berhak menarik diri dari ikatan dominion tersebut. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa ikatan yang ada dalam dominion tersebut lebih bersifat simbolis, dalam arti ikatan di antara mereka hanya terdapat pada diri raja yang dianggap sebagai simbol persatuan di antara negara-negara tersebut.
Jelas bahwa antara negara-negara dominion tersebut tidak lain merupakan persekutuan yang otonom dalam lingkungan kerajaan Inggris, yang satu sama lain mempunyai status yang sama, tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi walaupun dipersatukan oleh ikatan bersama kepada Mahkota, dan bersatu secara bebas sebagai anggota "The British Commonwealth of Nations".
·         Negara-Negara Netral
Suatu negara netral (Netralized State) adalah negara yang kemerdekaan, integritas politik dan wilayahnya dijamin secara permanen dengan perjanjian kolektif negara-negara besar dengan syarat negara yang dijamin tersebut tidak akan pernah menyerang negara lain -kecuali untuk membela diri dan tidak akan pernah membuat traktat-traktat aliansi dan sebagainya yang dapat merusak sikap ketidak memihakkannya atau menjerumuskannya dalam perang.
Tujuan netralisasi tersebut adalah untuk melindungi perdamaian dengan:
1.    Melindungi negara-negara kecil dari negara-negara kuat yang berdekatan dan dengan cara itu memelihara keseimbangan kekuatan;
2.    Melindungi dan menjaga kemerdekaan negara-negara "penyangga" (buffer State) yang terletak di antara negara-negara besar.

B.  Perkembangan Hukum di Indonesia
Dalam membahas mengenai perkembangan sejarah hukum di Indonesia, maka ditekankan pada 3 periode yaitu era orde lama, era orde baru serta era reformasi.
1.    Perkembangan Sejarah Hukum Orde Lama
Era Oerde Lama tahun 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.
Pada waktu itu konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Pada masa itu juga, terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini yaitu: Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan Kabinet Djuanda (957-1959).
Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri oleh karena berada dibawah dibawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi.
2.    Perkembangan Sejarah Hukum Orde Baru
Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Zaman Orde Baru secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada tahap awal, Presiden Soeharto.
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Soeharto menggunakan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo, dengan merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional. Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Perkembangan hukum pada masa Orde Baru ini mengalami pasang surut, akan tetapi patut diingat bahwa system Pemerintahan Orde Baru memiliki kelebihan yaitu menyukseskan transmigrasi, mempelopori keluarga Berencana (KB), memerangi buta huruf, menyukseskan keamanan dalam negeri, Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Sedangkan kekurangan pada system Pemerintahan Orde Baru ini yaitu :
a.    Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
b.    Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
c.     Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
d.    Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
e.    Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
f.     Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
g.    Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
h.    Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
i.      Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
j.     Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
k.    Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
l.      Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda berakhirnya masa Orde Baru, untuk kemudian digantikan Era Reformasi“.
Perlu kita ketahui bahwa pada Masa Orde Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata, untuk kepentingan Pemerintah pada masa itu. Dan pada masa Orde Baru itu pulalah, telah terjadinya pembelengguan disegala sector, dimulai dari sector Hukum/undang-undang, perekonomian/Bisnis, Kebebasan Informasi/Pers dan lain-lain sebagainya.
Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik, untuk meyakinakan bahwa revolusi belum selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Dengan Ketetapan MPRS No. XX : menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yaitu Pancasila.
Pada pembangunan lima tahun yang merupakan sebagai Rule of Law pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, dimana Hukum di fungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat proses pembangunan melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normative dan ligitigatif (dengan kombinasi melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional).
Kontinuitas Perkembangan Hukum Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Kolonial yng dinasionalisasi, adalah pendayagunaan hukum untuk kepentingan pembangunan Indonesia, adalah dengan hukum yang telah diakui dan berkembang dikalangan bisnis Internasional (berasal dari hukum dan praktek bisnis Amirika), Para ahli hukum praktek yang mempelajari hukum eropa (belanda), dalam hal ini, mochtar berpengalaman luas dalam unsur-unsur hukum dan bisnis Internasional, telah melakukan pengembangan hukum nasional Indonesia dengan dasar hukum kolonial yang dikaji ulang berdasarkan Grundnom Pancasila adalah yang dipandang paling logis. Dimana Hukum Kolonial secara formil masih berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan, terlihat terjadi pergerakan kearah pola-pola hukum eropa (belanda), yang mengadopsi dari hukum adat, hukum Amirika atau hukum Inggris, akan tetapi konfigurasinya/pola sistematik dari eropa tidak dapat dibongkar, hukum tata niaga atau hukum dagang (Handels recht Vav koophandel membedakan hukum sebagai perekayasa social atau hukum ekonomi. Dalam Wetboek Van Koohandel terdapat pula pengaturan mengenai leasing, kondominium, pada Universitas Padjadjaran melihat masalah hukum perburuhan, agraria, perpajakan dan pertambangan masuk kedalam hukum ekonomi, sedangkan hukum dagang (belanda) dikualifikasikan sebagai hukum privat (perdata), khususnya hukum ekonomi berunsurkan kepada tindakan publik-administratif pemerintah, oleh karenanya hukum dagang untuk mengatur mekanisme ekonomi pasar bebas dan hukum ekonomi untuk mengatur mekanisme ekonomi berencana. Pada era Orde Baru pencarian model hukum nasional untuk memenuhi panggilan zaman dan untuk dijadikan dasar-dasar utama pembangunan hukum nasional., dimana mengukuhkan hukum adat akan berarti mengukuhan pluralisme hukum yang tidak berpihak kepada hukum nasional untuk diunifikasikan (dalam wujud kodifikasi), terlihat bahwa hukum adat plastis dan dinamis serta selalu berubah secara kekal. Ide kodifikasi dan unifikasi diprakasai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kolonial yang bertentangan dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah Orde Baru untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi kedalam hukum nasional.
Ide Law as a Tool of Social Engineering adalah untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja dengan tidak melupakan hukum tata negara (terlihatlah mendahulukan infrastruktut politik dan ekonomi.
3.    Perkembangan Sejarah Hukum Era Reformasi
Istilah Reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang artinya sebagai usaha untuk membentuk kembali. Menurut Soetandyo Wignojosoebroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur.
Sedangkan tujuan reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum, sistem politik, agar dapat mencapai tujuan negara sebagaimana  diamanatkan  dalam konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan  masyarakat yang  adil dan makmur. Reformasi ini diperlukan karena:
a.    Orde baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan status quo.
b.    Orde baru membatasi jumlah partai politik (2 partai politik dan golkar)
c.     Memelihara birokrasi yang otoriter
d.    Membangun ekonomi klientelisme ekonomi pemerintah dan swasta.
e.    Melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter.
Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Salah satu latar belakang jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto ini, yaitu terjadinya krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.
Pada pemilu tahun 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebgai Presiden keempat RI. Dalam pemerintahanya banyak diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. Selanjunya pada tahun 2004, Pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya dilakukan dan yang terpilih ialah Presiden SBY yang kemudia juga terpelih untuk kedua kalinya. Perbaikan dari sektor hukum yang terjadi pada masa ini juga tidak terlalu memuaskan.
Jadi, sejarah hukum pada zaman reformasi ini lebih ditekankan pada tereliminasi posisi ABRI di DPR, DPD menggantikan Utusan Daerah dan Utusan golongan, Terbentuknya multi partai politik, Terealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Tk. II, MPR hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan DPR, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung serta Terbentuknya lembaga hukum yang baru seperti MK, KPK dan KY. Akan tetapi persoalan hukum yang lain yang mesti harus disempurnakan kembali yaitu biaya demokrasi masih terlalu mahal, Terjadi korupsi merajalela dimana-mana, Fungsi DPD sebagai wakil daerah sangat terbatas, karena hanya beranggotakan 1/3 dari anggota DPR, maka dalam voting “one man one voute”, tdk ada keseimbangan dengan anggota DPR, Penegakan  hukum belum mencerminkan jiwa reformasi (terutama para aparat  penegak hukum masih ada yang bermental korup) serta Pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis pada Bottom up, belum menunjukkan hasil yang maksimal.

C.   Hukum Perdata, Pidana, dan Tata Negara

1.    Hukum Pidana
Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman berupa nestata bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.
Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.
Hukum pidana dalam Islam dinamakan qisas, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan, tetapi di dalam Islam ketika ada orang yang membunuh tidak langsung dibunuh, karena harus melalui proses pemeriksaan apakah yang membunuh itu sengaja atau tidak disengaja, jika sengaja jelas hukumannya adalah dibunuh jika tidak disengaja wajib membayar didalam Islam wajib memerdekakan budak yang selamat, jika tidak ada membayar dengan 100 onta, jika mendapat pengampunan dari si keluarga korban maka tidak akan terkena hukuman.
2.    Hukum Perdata
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain Hukum keluarga, Hukum harta kekayaan,  Hukum benda,  Hukum Perikatan, Hukum Waris.
3.    Hukum Tata Negara
Contoh Hukum Tata Negara [HTN] sebagaihukum yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional, pemerintahan dan wilayah negara yaitu:
a.    Hukum yang terkait dengan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang dalam hukum positif diantaranya dapat dijumpai pengaturannya dalam UU tentang Partai Politik.
b.    Hukum yang terkait dengan pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi, yang dalam hukum positif diantaranya dapat dijumpai pengaturannya dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.
Contoh peraturan hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana

  
Sumber :

http://asiatracoprima-sthbkk.blogspot.com/p/hukum_7.html
http://agil-asshofie.blogspot.com/2011/10/bentuk-negara-dan-bentuk-pemerintahan.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar